LIRA Duga Ada Penyimpangan Panitia Pilkades Sempalwadak

Senin, 11 Maret 2013 - 11:10 WIB • Dibaca 219 kali

DPD LIRA Malang saat monitoring persiapan Pilkades di Desa Sempalwadak pada Senin (11/3/2013). – Foto: beritajatim.com

BULULAWANG, MALANGRAYA.info – Hasil monitoring DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang terhadap persiapan Panitia Pilkades di Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang diduga menyimpang dari aturan Perda No. 14 Tahun 2006 dan Perbup No. 60 Tahun 2012.

Baca Juga

Penyimpangan panitia jelang pilkades ditempat itu hasil monitoring dan temuan LIRA selaku organisasi kemayasarakatan yang ditunjuk sebagai pengawas jalannya Pilkades serentak di tempat ini meliputi:

1.Musyarawah pembentukan Panitia Pemilih oleh BPD yang anggotanya hanya 3 orang, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara saja. Padahal dalam Perda No. 14 / 2006 tentang BPD, ketentuan Pasal 3; bahwa anggota BPD minimal 5 orang dan maksimal 11 orang. Pasal 4 Poin (a) apabila jumlah penduduk sampai dengan 5000 jiwa, anggota BPD berjumlah 5 orang. Sehingga Panitia Pemilihan yang terbentuk tidak sah.

2.Ketua BPD tidak pernah melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Desa mengenai berkurangnya anggota BPD. Hal itu dikarenakan bahwa satu orang mengundurkan diri pada tahun 2009 karena menjadi Kepala Dusun, dan satu orang lagi meninggal dunia pada tahun 2012. Hal ini melanggar ketentuan pasal 19 Perda No. 14 Tahun 2006 tentang BPD. Dimana, anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan kepada oleh Ketua BPD melalui Kepala Desa.

3.Panitia berjumlah 27 orang. Ketentuan dalam perda No 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 1 panitia pemilihan berjumlah ganjil paling sedikit 9 orang dan paling banyak 15 orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Hal ini berpotensi pembengkakan biaya pelaksanaan Pilkades

4.Berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sempalwadak, yang diantaranya merumuskan Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pilkades sebesar Rp. 88.500.000,- hal ini melebihi dari jumlah yang ditentukan dalam Perbup No. 60 Tahun 2012 pasal 47 ayat 2. Bahwasannya biaya penyelenggaraan Pilkades ditentukan paling tinggi Rp. 10.000,- / hak pilih. Sehingga, untuk desa Sempalwadak biaya yang dibutuhkan maksimal Rp. 10.000 x 2.366 pemilih = 23.660.000.

5.Pada pasal 47 ayat 1 poin (d), bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. Namun, didalam RAB Panitia Pemilihan ditentukan bahwa kekurangan biaya dibebankan kepada Calon Terpilih yang diperoleh dari menyewakan tanah kas desa yang akan diatur dalam surat perjanjian. Hal ini sangat mengikat dan dapat berpengaruh pada roda pemerintah desa yang akan datang.

“Dari hasil monitoring itu, kami mendesak sekaligus merkomendasikan pada tim pengawas untuk meninjau ulang tentang keabsahan Panitia Pilkades Sempalwadak yang dibentuk oleh BPD yang tidak sah keberadaannya,” tegas Bupati LIRA Kabupaten Malang, Zuhdy Achmadi, Senin (11/3/2013) siang.

Ia melanjutkan, dengan temuan fakta dilapangan itu, perlu diadakan rapat luar biasa dengan menghadirkan perwakilan warga dan tokoh masyarakat Desa Sempalwadak, agar tidak terjadi polemik yang dapat menimbulkan konflik ditingkat bawah.

Sebab, Jika tetap dibiarkan, hasil pemungutan suara dalam proses Pilkades ini dapat dianulir. Hal lain yakni, harus ditinjau kembali keputusan Panitia Pilkades terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah krusial khususnya berkenaan dengan penetapan biaya pelaksanaan Pilkades serta jumlah Panitia Pilkades yang tidak rasional (27 orang).

“Jangan sampai pilkades hanya dijadikan kepentingan sesaat para calon berduit untuk berbuat curang. Perlu adanya peningkatan pengawasan diseluruh desa yang ikut terdaftar dalam Pilkades serentak khususnya ditingkatan Panitia Pemilihan. Agar, tidak ada intervensi dari pihak tertentu pada panitia yang justru, membuat demokrasi ditingkat desa jadi amburadul,” pungkas Didik, panggilan akrab Zuhdy Achmadi.

Sekedar diketahui, jumlah penduduk warga Desa Sempalwadak mencapai 3227 jiwa. Dimana penduduk yang punya hak pilih mencapai 2.366 orang. LIRA adalah satu dari lembaga kemasyarakatan yang ditunjuk resmi melakukan monitoring terhadap pilkades serempak di Kabupaten Malang pada 6 April 2013 mendatang.

Lebih dari 200 desa diwilayah ini, akan menggelar hajatan massal berupa pilkades. Minimnya pengawasan dari pemerintah, bisa jadi ajang pilkades serentak akan dijadikan ajang hura-hura, manipulasi panitia pemilihan dan suara serta kecurangan-kecurangan masiv pesta demokrasi desa yang menggunakan anggaran keuangan negara.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

x close
berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang kereta matarmaja Berita kriminal pemerkosaan pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti karoseri adi putro keris singosari sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs