Sulit Menagih, Utang PBB Pemkab Malang Minta Diputihkan

Jumat, 1 Maret 2013 - 19:30 WIB • Dibaca 80 kali

Bupati Malang, Rendra Kresna bersama para pejabat Pemkab Malang dan pimpinan DPRD Kabupaten Malang – Foto: Surya

KEPANJEN, MALANGRAYA.info - Piutang PBB Kabupaten Malang mulai 1995 hingga sekarang mencapai Rp 37 miliar.  Untuk itu Pemkab Malang sudah mengajukan pemutihan kepada Dirjen Pajak. Namun masih menunggu mekanisme dari Kementrian Keuangan untuk penghapusannya.

Baca Juga

“Sebab itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun Pemkab Malang sudah mengajukan surat permohonan pemutihan pada tahun lalu,” kata Willem P Salamena, Kepala DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kabupaten Malang kepada Surya Online, Jumat (1/3/2013).

Hal itu dijelaskan Willem usai penyerahan SPPT (surat pemberitahuan pajak tahunan) PBB 2013 di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara itu dihadiri para kepala SKPD, seluruh camat dan kades se-Kabupaten Malang.

Menurut Willem, penyumbang piutang PBB adalah perumahan-perumahan yang subjek pajaknya sudah sulit dicari. Karena itu untuk kecamatan-kecamatan yang memiliki perumahan, biasanya tidak pernah bisa melunasi PBB. Sebab selalu ada yang tidak bisa ditagih.

“Tapi upaya-upaya pemanggihan sudah dilakukan sebenarnya namun sulit bertemu pemilik rumahnya,” kata Willem. Bupati Malang, Rendra Kresna juga menyatakan bahwa hingga saat ini, warga yang belum membayar PBB tidak ada sanksinya. Sehingga akhirnya pemerintah daerah yang mengajukan pemutihan.  Sebab pada akhirnya akan menjadi beban pemerintah daerah karena akan selalu ada tagihan itu.

Sementara itu, target perolehan PBB pada tahun ini sebanyak Rp 56.671.545.048 dengan jumlah objek pajak sebesar 1.342.035.  Sedang pada 2012, rencana penerimaan PBB sebesar Rp 38.150.844.662, tapi  terealisasi sebanyak Rp 46,716.384.388 atau 122,45 persen.

Tahun ini merupakan tahun terakhir PBB sebagai pajak pusat di Kabupaten Malang. Sebab pada tahun depan, perolehan PBB akan diserahkan ke daerah melalui keputusan Menteri Keuangan RI No 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan kewenangan penagihan PBB sektor pedesaan kepada daerah.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

  • Sumber : Surya
  • Dipublikasikan : Joni Wijaya
x close
berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang kereta matarmaja Berita kriminal pemerkosaan pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti keris singosari karoseri adi putro sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs