PRT Diharapkan Dapat DIlindungi UU

Jumat, 1 Maret 2013 - 13:29 WIB • Dibaca 123 kali

ILUSTRASI – Foto: republika.co.id

KLOJEN, MALANGRAYA.info – Sejumlah kelompok swadaya masyarakat di Kota Malang meminta DPR RI memasukkan hak normatif pekerja dalam rancangan undang – undang (RUU) PRT yang kini masih dibahas. Penggunaan kata pembantu juga diminta dihapus dan diganti dengan pekerja rumah tangga.

Baca Juga

Sri Wahyuningsih, aktivis Serikat Pekerja PRT Malang, mengatakan, ada beberapa hak yang harus disebut secara tegas dalam RUU PRT. Mulai dari standar upah minimum, hak libur dan perjanjian kerja secara tertulis. “Untuk perjanjian kerja secara tertulis misalnya, itu bisa menguntungkan kedua belah pihak,” ucap Sri dalam uji publik RUU PRT bersama DPR RI di Balai Kota Malang, Kamis (28/2).

Ia berpendapat dalam draft rancangan yang kini berada di legislative belum memuat secara tegas beberapa hal tersebut. Di banyak Negara maju, sambung Sri, tidak ada lagi istilah pembantu rumah tangga. “Sekarang disebut pekerja semua, sudah sesuai dengan ratifikasi International Labour Organization,” ucap perempuan yang juga dosen di Universitas Brawijaya Malang ini.

Juru bicara rombongan panitia kerja (panja) RUU PRT Komisi IX DPR RI, Arif Winardi, mengatakan, legislative membutuhkan banyak masukan dari semua pihak sebelum RUU itu masuk ke dalam badan legislasi. “Semua yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sampai intansi pemerintahan menjadi masukan bagi kami,” ucap Arif.

Ia mengakui yang menjadi perdebatan di internal dewan adalah tentang upah layak bagi PRT. “Perdebatan soal upah ini wajar, karena hampir semua anggota dewan punya PRT. Tapi tetap tidak mengurangi kami untuk berfikir obyektif. Karena semangan undang – undang dibuat adalah untuk melindungi semuanya,” papar Arif.

Mengenai perjanjian kerja, ada dua opsi yakni secara tertulis atau lisan yang disaksikan perangkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Di dalam regulasi yang dibahas itu juga selain mengatur model penggajian, juga mengatur syarat usia untuk menjadi PRT dan ketrampilan yang dimiliki.

Walikota Malang, Peni Suparto, mengapresiasi adanya perundangan yang khusus mengatur tentang pekerja rumah tangga. “Karena selama ini pekerja rumah tangga itu belum terjangkau oleh undang – undang,” kata Peni.

Ia menyebut UU no 13/2003 tentang ketenagakerjaan hanya mengatur hubungan kerja formal. Dengan adanya regulasi baru ini diharapkan bisa menjangkau pekerja rumah tangga. Melindungi dan menyamakan profesi itu dengan profesi lainnya.

Di Kota Malang sendiri Peni mengklaim jika tidak ada warganya yang bekerja sebagai PRT, baik itu di luar kota atau luar negeri. “Memang banyak PJTKI di Kota Malang, tapi warga Kota Malang hampir tidak ada yang bekerja di luar negeri,” tandas Peni.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

x close
berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang Berita kriminal pemerkosaan kereta matarmaja pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti keris singosari karoseri adi putro sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs