Dewan Ajukan Kembali Raperda Pelayanan Publik

Senin, 3 Oktober 2011 - 12:37 WIB • Dibaca 320 kali

ILUSTRASI

KLOJEN, MALANGRAYA.info – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang akan mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah Pelayanan Publik yang pernah ditolak oleh wali kota setempat.

Baca Juga

Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Arif Wahyudi, Senin mengakui, awal 2012 nanti pihaknya akan mengusulkan kembali Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut ke Pemkot Malang melalui program legislasi daerah.

“Kelemahan kami (dewan) dalam pengajuan Ranperda Pelayanan Publik ini karena tidak memasukkannya ke program legislasi daerah terlebih dahulu, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa ketika ranperda inisiatif dewan ini ditolak wali kota,” tegasnya.

Menurut politisi PKB itu, Ranperda Pelayanan Publik tersebut merupakan inisiatif sebagian besar (25) anggota dewan yang sudah ditindaklanjuti dan dibahas. Namun, dalam sidang paripurna pengesahannya justruu ditolak oleh wali kota.

Ketua Fraksi Demokrat Indra Tjahyono mengatakan, keberadaan perda pelayanan publik tersebut sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Selama belum ada perdanya, masyarakat akan susah mengawal pelayanan publik di daerah ini, apalagi jika ada pungutan liar.

“Masyarakat tidak tahu harus mengadu kemana, sebab daerah ini belum memiliki wadah pengaduan resmi jika terjadi ketudakpuasan terhadap layanan publik,” ujarnya.

Anggota dewan lainnya dari FKS, Choirul Amri menduga masih ada praktik-praktik yang tidak beres terkait pelayanan publik, sehingga eksekutif secara tegas menolak perda pelayanan publik yang sebenarnya tinggal pengesahannya saja.

Namun demikian, tegasnya, pihaknya tidak akan kenal lelah apalagi patah arang untuk memperjuangkan pengesahan perda pelayanan publik tersebut.”Kami akan terus memperjuangkannya hingga perda ini bisa diwujudkan,” tegasnya.

Ranperda yang dibahas sejak tahun 2010 itu sudah dua kali diajukan untuk disahkan menjadi perda. Namun, dua kali pula Wali Kota Malang Peni Suparto menolak ranperda inisiatif dewan tersebut dengan alasan belum adanya penjabaran terkait UU Pelayanan Publik Nomor 25/2009 berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

  • Sumber : antara
  • Dipublikasikan : Ahmad Taufik
x close
dprd kota malang berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang kereta matarmaja Berita kriminal pemerkosaan pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti karoseri adi putro keris singosari sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs