Pemkot Diminta Keluarkan Surat Pengakuan Aset

Rabu, 28 September 2011 - 10:21 WIB • Dibaca 202 kali

ILUSTRASI

KLOJEN, MALANGRAYA.info – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Malang, Jawa Timur, mendesak pemkot setempat segera mengeluarkan surat keputusan pengakuan aset yang saat ini disewakan kepada warga.

Baca Juga

Ketua panitia khusus (pansus) pelepasan aset bentukan DPRD Kota Malang Sri Untari, Rabu, menyatakan, tanpa adanya SK pengakuan aset dari wali kota proses pelepasan aset yang diajukan warga akan terhambat.

“Tanah yang diajukan warga untuk program pelepasan aset ini harus ada kejelasan hukumnya dan kejelasan hukum itu tidak harus dibuktikan dengan sertifikat, tapi bisa dengan SK pengakuan yang diwujudkan dalam SK wali kota,” tegasnya.

Politisi dari PDIP itu mengatakan, jika SK pengakuan sudah diterbitkan sebagai bukti status adanya kepastian hukum, maka pansus hanya tinggal menunggu peraturan pemerintah (PP) yang saat ini dalam tahap finalisasi pembahasan.

Untari berharap PP tersebut tidak molor dan tahun ini juga sudah tuntas serta disahkan, sehingga pada awal 2012 proses pelepasan aset sudah bisa dilakukan secara bertahap.

Ia mengaku, setelah ada kepastian hukum, baik melalui SK pengakuan maupun PP, pihaknya akan langsung bergerak cepat termasuk menyelesaikan aspek teknisnya, seperti pengecekan terhadap tanah yang bakal dilepas sesuai nama dan alamat pemohon.

Selain itu, kata Untari, juga dilakukan pengecekan terhadap luas lahan yang bakal dilepas, sebab tanah yang dilepas Pemkot Malang itu tidak boleh lebih dari 200 meter persegi.

“Sekarang pansus hanya tinggal menunggu SK pengakuan yang dituangkan dalam SK wali kota dan PP saja, karena kami sebelumnya sudah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait pelepasan aset ini,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Kota Malang Wahyu Setianto mengatakan, tidak ada masalah jika pihaknya harus membuat surat pengakuan dalam bentuk SK wali kota yang lebih mengikat.

“Sebenarnya selama ini sudah ada SK wali kota, tapi SK itu hanya mengatur soal izin sewa saja. Kalaupun sekarang harus ada SK yang lebih mengikat juga tidak ada masalah,” tegas mantan Asisten I Sekkota Malang tersebut.

Dari total aset Pemkot Malang yang mencapai 8.098 bidang, baru 782 bidang yang sudah memiliki sertifikat.

Sedangkan aset tanah Pemkot Malang yang bakal dilepas kepada warga mencapai 4.230 bidang, namun warga yang mengajukan pelepasan baru sebanyak 1.766 kepala keluarga (KK). Tanah yang dilepas tersebut rata-rata seluas 200 meter persegi.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

  • Sumber : antara
  • Dipublikasikan : Ahmad Taufik
x close
berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang kereta matarmaja Berita kriminal pemerkosaan pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti karoseri adi putro keris singosari sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs