Dewan Cabut SK Pengangkatan BP ATV

Rabu, 21 September 2011 - 10:19 WIB • Dibaca 181 kali

ist

BATU, MALANGRAYA.info – Kerjasama ATV dengan sebuah stasiun TV Jakarta, yang dipersoalkan DPRD Kota Batu, nampaknya akan berkepanjangan lantaran kedua pihak terkesan tidak mencari win win solution. Dan perkembangan berikutnya, Dewan malah mencabut Surat Keputusan (SK) persetujuan pengangkatan Badan Pengawas (BP) TV milik Pemkot Batu itu.

Baca Juga

Padahal, SK Persetujuan pengangkatan BP itu sudah dikeluarkan pertengahan Agustus lalu. Pertanyaannya, dengan pencabutan SK tersebut apakah efek yang ditimbulkan setelah adanya BP itu batal demi hukum? termasuk kerjasama dengan pihak ketiga itu.

Kegiatan yang sudah dilakukan Badan Pengawas antara lain kerja sama dengan pihak ketiga. Anggota dewan menilai kerja sama juga tidak sah, karena SK persetujuan dari DPRD dibatalkan.

“Dengan sendirinya kegiatan yang dilakukan Badan Pengawas batal demihukum, karena SK persetujuan DPRD dibatalkan,” ungkap Sugeng Minto Basuki, salah satu anggota DPRD Kota Batu kepada Malang Post.

Menurutnya, SK pembatalan itu sudah dilayangkan kepada Pemkot Batu, kemarin. Dasarnya, karena persetujuan tersebut hanya dilakukan oleh pimpinan dewan. Hal ini menyalahi Perda ATV, yang menyebut bahwa pembentukan Badan Pengawas harus mendapatkan persetujuan dewan, dus semua anggota harus tahu melalui sidang paripurna.

“Kami sudah menyelesaikan intern, terkait SK persetujuan itu di DPRD dan hasilnya SK dicabut,” tegas politisi asal PAN itu. Menurut Minto-sapaan warga Kelurahan Temas, ini dengan pencabutan SK persetujuan tersebut, berarti personil BP yang sudah ada itu harus dihilangkan. Sebagai gantinya anggota DP harus dibentuk lagi, dengan persetujuan sidang paripurna.

Semestinya, tambah dia, BP diusulkan oleh DPRD lalu diajukan kepada wali kota. Kenyataan yang ada, justru sudah ditunjuk Pemkot dan langsung dimintakan persetujuan dewan. Dewan, kata dia, sebenarnya tidak anti dengan kerjasama antara Pemkot (Badan Pengawas) dengan pihak ketiga.

Hanya saja Perda yang mengharuskan adanya kerjasama dilakukan dengan persetujuan dewan.

"ATV ini merupakan omzet Pemkot, dan setiap tahun mendapat anggaran dari APBD. Wajar jika semua langkah tertakit ATV harus mendapatkan persetujuan dewan,"pungkasnya.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

x close
berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang kereta matarmaja Berita kriminal pemerkosaan pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti karoseri adi putro keris singosari sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs