Bupati Malang dan Gubernur Jawa Timur Digugat Mantan PNS

Jumat, 16 September 2011 - 09:34 WIB • Dibaca 316 kali

ILUSTRASI

KEPANJEN, MALANGRAYA.info – Bupati Malang Rendra Kresna dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo digugat Rp10.782.416.625. Pihak penggugat yang menuntut ganti rugi miliaran rupiah itu adalah mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipecat pada 1989. Dalam perkara itu Bupati Malang sebagai pihak tergugat I sedangkan Gubernur Jawa Timur sebagai tergugat II.

Baca Juga

Bupati Malang dituntut ganti rugi sebesar Rp782.416.625, adapun Gubernur dituntut lebih besar yakni Rp10 Miliar. Sehingga secara tanggung renteng bersama Bupati Malang, nilai gugatan menjadi Rp 10,782 miliar. Gugatan sendiri sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada 14 Juli 2011 lalu.

Adapun dari pihak penggugat ada empat kuasa hukum yakni Husni Thamrin SH, Jufri Muhammad Adi SH, Muhammad Djauhari SH, serta Yana Dian Ahaldia SH. Para pengacara tersebut merupakan penerima kuasa dari penggugat bernama Mochammad Shaleh Yuddhanna, BBA. Penggugat beralamat di Dusun Temu RT 03 RW 03 Nomor 43 Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir.

"Sidang perdana akan digelar 13 September dan pada 20 September 2011, Pemkab akan mengupayakan mediasi dengan pihak," urai Kasubag Pelayanan Hukum dan Perundang- undangan, Subur Hutagalung SH, kemarin.

Kata Subur, sapaan akrabnya, gugatan yang didaftarkan ke PN Surabaya bernomor 494 Pdt.G/2011/PN.SBY. Bupati Malang telah memberi kuasa kepada Bagian Hukum untuk menangani gugatan itu. Sebanyak enam staff Bagian HUkum akan berupaya melawan gugatan tersebut.

“Saya dan lima rekan sudah menerima kuasa dari Bupati nomor surat 180/947/421.013/2011," akunya.

Subur menerangkan bahwa, pihak penggugat yakni M Shaleh Y adalah staf Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Malang. Pada 3 Maret 1987, Bupati Kepala Daerah Tingkat II mengusulkan agar dilakukan pemecatan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada Gubernur. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada 21 Juni 1989 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 062/2469/042 1989 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama Mochammad Shaleh Yudhana.

Namun, pada 1 Oktober 2001 terbit Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Malang nomor 882.3/153/429.033/2001 tentang pencabutan hukuman disiplin atas nama Mochammad Shaleh Yudhana. Saat ini, surat tersebut yang tengah diteliti oleh kuasa Bupati Malang.

"Kita masih meneliti mengenai kebenaran surat keputusan Bupati ini, soalnya tidak masuk akal keputusan Gubernur dicabut dengan keputusan Bupati, itukan kalah tingkat," bebernya.

Dia menambahkan bahwa pihak penggugat saat ini menuntut pengembalian hak selama pemecatannya. Termasuk pula ganti rugi, lantaran hak pensiunnya hilang akibat pemecatan tersebut. Subur menegaskan, Bagian Hukum akan melakukan mediasi, supaya bisa ditempuh proses non litigasi.

"Nonlitigasi yakni penanganan atau penyelesaian perkara secara negosiasi diluar jalur pengadilan," pungkasnya.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

x close
bupati malang berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang kereta matarmaja Berita kriminal pemerkosaan pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti karoseri adi putro keris singosari sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs