Izin ATV Terancam Dicabut

Minggu, 11 September 2011 - 14:13 WIB • Dibaca 501 kali

ist

BATU, MALANGRAYA.info – Kompas TV yang untuk sementara ini belum menggantongi izin penyiaran akan membawa dampak bagi ATV, stasiun TV lokal yang sudah menjalani kerjasama dengan TV baru itu. Dampak tersebut muncul dari KPID Jatim, yang bisa mencabut rekomendasi penyiaran sehingga ATV tidak akan mendapatkan Izin Prinsip Penyiaran (IPP).

Baca Juga

Surya Aka, Ketua Bidang Kelembagaan KPID Jatim menjelaskan, ATV sebenarnya belum mendapatkan Izin Penyiaran Prinsip. Stasiun TV milik Pemkot ini masih mendapatkan rekomendasi hasil Forum Rapat Bersama (FRB) KPID Jatim. Rekomendasi berupa FRB tersebut, merupakan proses untuk mendapatkan IPP yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo.

"Kami akan lihat bagaimana kerjasama ATV dengan Kompas TV itu. Jika memang ada pelanggaran, kami bisa mencabut FRB sehingga IPP tidak akan keluar. Kalau IPP tidak keluar, secara otomatis ATV tidak boleh siaran," ungkap Surya Aka kepada Malang Post, kemarin.

Menurutnya, kasus kerjasama ATV dengan Kompas TV lebih pelik karena ATV merupakan stasiun TV milik Pemkot Batu. Jika TV tersebut milik pemerintah, penjualan saham atau kerjasama dengan pihak ketiga harus ada persetujuan dari DPRD.

"Kami sudah mendengar jika DPRD Kota Batu, malah mempertanyakan kerjasama ATV dengan pihak ketiga itu. Saya kira kasus kerja sama antara ATV dengan pihak ketiga itu lebih pelik. Kalau ATV merupakan TV swasta dan dia kerjasama dengan pihak ketiga, persyaratan akan lebih sederhana karena tidak perlu mendapatkan persetujuan DPRD," tegasnya dihubungi via ponselnya, kemarin.

Dia menambahkan, KPI pusat bersama Kementerian Kominfo sudah menyemprit Kompas TV sebelum launching di Jakarta, Jumat (9/9) lalu. Bahkan, kedua lembaga tersebut sudah memanggil pimpinannya untuk memberikan klarifikasi, apalagi mereka sudah menayangkan iklan besar-besaran sebelum launching.

"Manajemen Kompas TV memberikan klarifikasi, bahwa mereka bukan stasiun TV melainkan production house (PH). Kominfo kemudian menyarankan mereka memberikan penjelasan jika Kompas TV bukan stasiun TV, misalnya dengan menggunakan logo Kompas PH. Jika mereka menggunakan Kompas TV tetap harus mengantongi IPP dari Kominfo atas rekomendasi KPI," tegas dia.

Ketika pihak ketiga tersebut kerjasama dengan TV lokal, maka produk lokal tetap harus mendapatkan porsi lebih banyak. Paling tidak komposisi konten lokal 50:50. Sedangkan selama ini, isi lokal ATV sudah banyak hilang sejak kerjasama itu. Ini berarti, menurut Surya Aka, ATV sudah melenceng dari proposal untuk pengajuan rekomendasi ke KPID. "Kalau isi sudah melenceng dari proposal, rekomendasi FRB bisa dicabut," pungkasnya.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

x close
berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang kereta matarmaja Berita kriminal pemerkosaan pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti karoseri adi putro keris singosari sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs