Pemilik Hotel Desak Revisi Perda Perpajakan

Senin, 8 Agustus 2011 - 08:11 WIB • Dibaca 130 kali

BATU, MALANGRAYA.info – Kalangan pemilik hotel mendesak berbagai perda berkaitan pajak yang diterbitkan pada tahun 2010 direvisi. Sebab perda itu menciptakan iklim usaha tidak kondusif.

Salah satu pengusaha hotel yang mendesak revisi perda itu yakni Heru Soeprapto, pemilik Hotel Baru Inn yang juga Wakil Ketua PHRI Kota Batu. “Kami meminta agar perda tahun 2010 direvisi, terutama mengenai point besarnya tarif pajak," jelas Heru, kemarin.

Baca Juga

Dia mengatakan, terdapat dua konotasi kata yang berbeda antara perda dengan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Dalam UU No 28 tahun 2009 terdapat point yang berbunyi : 'tarif Pajak setingi-tingginya sebesar' sedangkan dalam perda tertulis : 'tarif pajak ditetapkan sebesar'.

Untuk diketahui, ada sejumlah perda tahun 2010 yang diusulkan direvisi. Diantaranya Perda 9 tahun 2010. Lebih lanjut dijelaskannya, perda yang dikeluarkan sangat memberatkan pelaku usaha. Sebab besaran pajak yang ditentukan sangat besar dan meresahkan subyek pajak. Apalagi pelaku usaha tidak dilibatkan dalam penyusunan perda itu. Padahal sebenarnya pelaku usaha hotel merupakan pembayar pajak terbesar di Kota Batu.

Lebih lanjut dia mengingatkan, pelaku usaha hotel lebih mendukung penarikan pajak berdasarkan ketetapan. Alasannya lebih menguntungkan pemerintah daerah untuk mudahkan mengalokasikan dan mengatur anggaran. “Berbeda dengan pajak berdasarkan omset, karena PAD akan naik turun mengikuti pendapatan dari para subyek pajak," paparnya.

Sebagai contoh, lanjut Heru, pajak real estate dikenakan pajak final atau final tax yang bertujuan untuk mengurangi moral hazart, yaitu mengurangi ketidakjujuran dalam pembayaran pajak.

Heru yang juga wakil ketua PHRI Kota Batu menambahkan, telah melakukan klarifikasi dan melihat sendiri bahwa pihak Jatim Park 1 dan BNS telah membayar dan melunasi pajak sesuai ketentuan. Dia juga menyayangkan adanya pejabat tertentu yang sebelumnya mengeluarkan statement yang mengakibatkan kalangan pengusaha resah.

Dia mengingatkan, Kota Batu tidak akan menjadi kota tujuan wisata tanpa adanya investasi yang dilakukan pihak swasta dengan iklim investasi yang kondusif yang telah diciptakan wali kota.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Simon Purwo Ali mengatakan sah-sah saja jika perda tahun 2010 diusulkan untuk direvisi jika merasa memberatkan masyarakat.

“Bisa saja perda direvisi. UU yang merupakan aturan lebih tinggi dari perda saja bisa direvisi, kenapa perda tidak" kata dia. Hanya saja jika ingin merivisi perda, politisi PDI Perjuangan ini mempersilahkan mengajukan secara tertulis dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

x close
berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang kereta matarmaja Berita kriminal pemerkosaan pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti karoseri adi putro keris singosari sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs