Sertifikasi Jukir Gagal, Dewan Heran

Minggu, 7 Agustus 2011 - 09:04 WIB • Dibaca 68 kali

KLOJEN, MALANGRAYA.info – Gagalnya sertifikasi juru parkir (Jukir) yang sudah direncanakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang mengundang tanda tanya Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Sri Untari. Pasalnya, Komisi B sejak awal sudah mendukung program sertifikasi Jukir yang akan dilakukan Dishub.

Sebagai bentuk dukungannya, dalam APBD 2011 program sertifikasi Jukir mendapatkan anggaran sekitar Rp 260 juta. Tapi, hingga pertengahan tahun dana itu tidak dapat digunakan karena Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi dasar hukumnya tidak juga diterbitkan Bagian Hukum Kota Malang.

Baca Juga

“Mengapa sertifikasi Jukir yang sudah direncanakan sejak awal tidak dapat dilakukan. Padahal, program itu cukup bagus untuk mengendalikan pelayanan masyarakat terhadap layanan parkir," kata Untari kepada Malang Post, kemarin.

Sesuai dengan tujuan awalnya, dengan melakukan sertifikasi kepada Jukir akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jukir yang bertugas dilapangan harus mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi itu akan menjadi alat control dan pengawasan bagi Dishub dalam melakukan pengawasan dilapangan.

Jukir yang sudah memegang sertifikat artinya sudah mendapatkan pelatihan dan pemahaman aturan tentang pelayanan parkir. Jika mereka melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka Dishub bisa berwenang untuk menarik sertifikatnya.

“Mereka yang tidak memiliki sertifikat Jukir bisanya tidak boleh beroperasi. Dengan seperti itu akan meningkatkan profesionalisme para Jukir juga dalam melayani masyarakat," terangnya.

Meski Dishub telah mengajukan pengalihan dana itu untuk pelatihan Jukir, Komisi B akan memanggil Kepala Bagian Hukum Kota Malang, Dwi Rahayu, M.Hum untuk menjelaskan alasan mengapa Perwali tentang sertifikasi Jukir tidak dapat ditertibkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dwi menegaskan, alasan Perwali sertifikasi Jukir tidak bisa diterbitkan karena penggunaan kata sertifikasi. Istilah sertifikasi mempunyai standar dan tahapan yang paten untuk mendapatkannya, seperti sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Kalau hanya memberikan sertifikat atau piagam kepada Jukir yang telah mengikuti pelatihan pelayanan tentang parkir tidak perlu menggunakan Perwali sebagai landasan hukumnya. Tanpa Perwali bisa tetap jalan.

“Kami akan tetap mendorong agar ada alat control terhadap pelayanan yang diberikan Jukir kepada masyarakat. Agar mereka bisa professional dalam memberikan layanannya," tambah ketua FPDIP DPRD Kota Malang itu.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

x close
berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang Berita kriminal pemerkosaan kereta matarmaja pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti keris singosari karoseri adi putro sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs