Target PAD Kota Batu Sudah Terealisasi 45 Persen

Rabu, 20 Juli 2011 - 08:47 WIB • Dibaca 256 kali

Gambar: batukota.go.id

BATU, MALANGRAYA.info – Perubahan sistem pemungutan pajak dari penetapan menjadi sistem omzet membawa dampak signifikan bagi pemerintahan Kota Batu. Dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 2011, sebesar Rp 30 miliar, hingga awal Juli, sudah terealisasi 45 persen atau sebesar Rp 13.739.995.830.

Baca Juga

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkot Batu, Robiq Yunianto, Selasa (19/07/2011), hal tersebut adalah langkah cukup bagus. “Dengan berbekal aturan yang baru, dan belajar dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tentang sistem pungutan pajak, optimis target PAD bisa terealisasi,” katanya.

Hal itu kalau membandingkan dengan 2010 dengan besaran target yang sama, realisasi PAD hingga pertengahan tahun, hanya sekitar 30 persen atau hanya sekitar Rp 9 miliar.

“Target PAD Kota Batu sendiri dalam kurun waktu 2 tahun terakhir tidak pernah tercapai. Pada 2009 silam, dari target sebesar Rp 24 miliar hanya terealisasi sekitar Rp 17 miliar saja. Sementara pada 2010 dari target Rp 30 miliar hanya tercapai Rp 24 miliar. Itu saat pemungutan pajak daerah yang dikenakan masih menggunakan sistem penetapan,” jelasnya.

Sementara saat ini, katanya pemungutan pajak sudah menggunakan sistem omzet berdasarkan Peraturan daerah (Perda) No 6/2010 tentang pemungutan pajak daerah.

“Kami sangat optimis target PAD tahun ini bisa terealisasi. Salah satunya dengan adanya aturan terbaru tersebut. Selain itu, untuk mendukung realisasi target PAD terutama dari sektor pajak daerah, para wajib pajak diminta untuk melaporkan data dan potensi pajaknya secara benar,” harapnya.

Terutama tambahnya, bagi tempat hiburan dan obyek wisata, diharapkan menyajikan data jumlah pengunjung sebenarnya. Sehingga bisa diketahui berapa omzetnya dan pajak yang harus dibayarkan.

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sektor pajak daerah menjadi salah satu penyumbang penyebab disclaimer laporan keuangan Pemkot Batu. Tercatat sejumlah pengelola wisata masih menanggung hutang pajak tahun lalu kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebesar Rp 10, 22 miliar.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Simon Purwoali mengatakan, sudah seharusnya Pemkot Batu menerapkan pungutan pajak sesuai dengan aturan. “Disclaimer disebabkan karena pungutan pajak tidak sesuai Perda,” katanya.

Kedepan, usulnya, harus ada perbaikan dan tagih para wajib pajak yang tahun lalu masih membayar pajak dengan sistem lama. Dengan kata lain, sejumlah pengelola obyek wisata yang tercatat memiliki hutang pajak tahun lalu, harus tetap ditagih untuk membayar.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

x close
pad kota batu alun-alun kota batu berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang kereta matarmaja Berita kriminal pemerkosaan pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti keris singosari karoseri adi putro sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs