Dugaan Kasus Pungli

Warga Sumbul Tuntut Kejari Tak Hanya Janji

Senin, 18 Juli 2011 - 14:13 WIB • Dibaca 127 kali

BAWA POSTER - Warga Dusun Sumbul, Singosari, mendesak Kejari Kepanjen untuk segera mengusut dugaan pungli tanah redist senilai Rp 3,9 miliar. Foto: beritajatim.com

KEPANJEN, MALANGRAYA.info – Sudah kesekian kalinya ratusan warga Dusun Sumbul, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, menuntut keadilan. Namun, selama itu pula neraca keadilan, tak berpihak pada mereka. Unjuk rasa ratusan warga, Senin (18/7/2011) siang di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen hari ini, dipicu atas tanah redistribusi yang diperoleh warga.

Baca Juga

Masyarakat Desa Klampok yang menuntut uang redist dikembalikan, terdiri dari dua dusun. Yakni Dusun Sumbul dan Dusun Prodo. Atas hak tanah redist itu, 1183 pemohon alias warga setempat, diminta membayar uang guna mengurus sertifikat, jasa mematok tanah dan meterai bervariasi sejak tahun 2010 lalu.

Besaran biaya yang sudah dikeluarkan 1183 pemohon, mulai dari Rp.1,2 juta hingga Rp.12 juta. Variasi besaran itu melihat luas tanah redist yang diperoleh warga. Jumlah uang dari warga yang terkumpul, indikasinya lebih dari Rp.3,9 miliar. Rata-rata, warga mendapatkan bagian tanah 2000 meter untuk ladang pertanian dan 100 meter untuk tempat pemukiman. Ternyata, uang berbentuk pungutan liar (pungli) itu, justru tidak diketahui nasibnya. Hak tanah redist warga pun tak kunjung tiba. Melihat itu, Nuriyah, salah seorang warga berteriak-teriak jika kejaksaan tak becus menangani perkara pungli yang membuat warga kehilangan uang jutaan rupiah.

“Lihat tangan saya ini. Sampai kapalen. Kami mencari uang untuk membayar sertifikat tanah dan biaya administrasi tanah redist sebagai buruh macul. Tapi nyatanya, jerih payah kami mencari uang justru ketipu oleh hukum,” teriak Nuriyah.

Menurut dia, sebagai buruh macul dengan penghasilan Rp.14.000 per hari sejak tahun lalu, ia jalani dengan sabar. Hasil dari buruh macul itu, ia sisihkan. Sisanya, Nuriyah terpaksa mencari hutangan. Setelah terkumpul Rp.6 juta, uang itu dia serahkan pada Panitia Desa Klampok dan Kepala Desa Klampok yang mengurus surat tanah redist. Namun yang terjadi, justru uang miliknya raib. Tanah redist tak kunjung dia dapatkan.

Tak beda jauh dengan Nuriyah, Murtinah, warga desa klampok yang sempat berdebat dengan Kepala Seksi Pindana Khusus (Kasipidsus), Ardito Muwardi, tegas mengatakan jika kejaksaan tidak serius mengusut adanya pungli yang membuat ribuan warga klampok menderita. “Kasihan kami para petani. Kami sudah banting tulang peras keringat untuk membayar. Tapi ternyata, kami ditipu. Masak kejaksaan tidak bisa segera mengadili panitia dan kepala desa klampok,” kata Murtinah, Senin (18/7/2011) siang.

Kata dia, warga klampok ibarat anak. Kalau anak ingin melapor pada bapaknya (kejaksaan-red) akibat kesewenang-wenangan orang lain, masak anak itu hanya dielus-elus saja. Itu berarti sang bapak tidak peduli pada anaknya dan melindungi orang lain. Murtinah juga menambahkan, kami ini masyarakat miskin. Petani dan buruh macul adalah pekerjaan kami sehari-hari. Kami membayar cukup banyak dari kerja keras tapi ternyata, uang tanah redist tidak kunjung ada kejelasan.

“Kejaksaan jangan hanya janji-janji saja. Kalau kejaksaan bilang akan melakukan penyidikan lagi, apakah orang satu desa mau disidik juga. Sampai kapan selesainya,” tanya Murtinah pada Ardito yang menjadi juru bicara saat menghadapi lima perwakilan demonstran yang tak puas usai pertemuan digelar.

Mendengar itu, Ardito hanya diam. Ia mengaku kejaksaan sudah melangkah dan menangani kasus pungli tanah redist. Kejaksaan juga menyimpulkan jika data dari warga, masih lemah dan butuh tambahan data baru. “Sampai hari ini kami tetap tangani masalah sumbul. Kami tidak serta merta memvonis orang lain salah. Itu adalah wewenang pengadilan,” ucap Ardito.

Ditambahkan dia, penyidikan kasus sumbul masih panjang dan belum selesai. Pihaknya meminta warga harus sabar. Karena kejaksaan, juga masih memilah apakah benar ada pelanggaran hukum dalam kasus tanah redist itu.

Sampai berita ini disiarkan, warga pun terpaksa meninggalkan kantor dalam kejaksaan dengan wajah kecewa. Warga mengancam akan mengadili Kades dan delapan Panitia Desa Klampok secara jalanan. Pasalnya, jerih payah warga dalam melunasi biaya pengurusan tanah redist sudah maksimal.

Kabar lain menyebutkan, Komisi A DPRD Kabupaten Malang yang iktu menangani permasalahan tanah redist juga ikut kecipratan pungli. Ditengarai, karena melibatkan banyak element, membuat keadilan pun dipicingkan. Uang miliaran rupiah yang diserahkan warga terancam menguap. Kalau pun kembali, dipastikan tidak lebih baik dari kerja keras warga menjadi buruh macul.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

x close
berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang kereta matarmaja Berita kriminal pemerkosaan pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti karoseri adi putro keris singosari sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs