Penambahan 4 UPT Pemkab Malang, Praktik Balas Budi?

Kamis, 14 Juli 2011 - 13:17 WIB • Dibaca 44 kali

LOWOKWARU, MALANGRAYA.info – Usulan lembaga executive (Pemkab Malang) agar menambah empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerahnya, mendapat kritikan keras, Direktur Executif POLLDEV (Politics, Policy, And Development) Malang Raya, Zia Ulhaq.

Pada beritajatim.com, Kamis (14/7/201) siang ini, Zia tegas mengatakan jika usulan penambahan empat UPT lagi dari Pemkab Malang, adalah praktik balas budi diera kepemimpinan Rendra Kresna saat ini.

Baca Juga

“Kami mencium muaranya seperti praktek balas budi. Dimana. orang-orang yang dianggap berjasa dan tidak punya kedudukan, akan ditampung dan dimasukkan pada empat UPT itu,” tegasnya.

Zia yang juga Mantan Koordinator Pekerja Malang Coruption Wacth (MCW) menguraikan, gelagat executive memberikan kedudukan pada orang-orangnya yang dianggap berjasa dalam kepemimpinan Bupati Malang, sengaja ditampung. Karena saat ini UPT terlalu gemuk dan sudah terisi penuh, dibuatlah usulan itu.

Menurut Zia, masyarakat Kabupaten Malang butuh akses mudah tentang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk hidup. Bukan menerima empat UPT baru. Kalau UPT baru tetap dipaksakan, kasihan masyarakat. Yang mana, dua dari empat UPT yang diusulkan, tidak berpihak serta bukan untuk kepentingan publik.

“Empat UPT baru usulan itu kan UPT Perjininan, Rumah Sakit Lawang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Korpri. Jelas Korpri dan Perijinan tidak berpihak pada publik dan kurang urgent. Jangan dipaksakan ditambah,” ungkapnya.

Zia menjelaskan, pihaknya menengarai upaya akomodir orang-orang yang tidak tertampung untuk masuk UPT baru. Ini tidak boleh terjadi. Dimana 60 persen APBD Kabupaten Malang untuk birokrasi, sudah saatnya dikesampingan dulu. Pemkab Malang harus memperhatikan sektor kesejahteraan dan pembangunan menyeluruh.

Saat ini saja, sejumlah UPT masih sangat tidak maksimal. Anggaran yang sangat besar, akan membengkak kalau kemudian ada empat UPT tambahan. Yang mana, jelas akan ada anggaran fungsional dan struktural. Kalau kemudian Korpri dan UPT Perijinan tidak dibutuhkan masyarakat, ya seharusnya tidak diusulkan apalagi dipaksakan.

“Sebelum ada usulan, harusnya dikaji dulu. Apakah perijinan dan korpri itu dibutuhkan masyarakat. Kalau tidak berpihak pada masyarakat, tak usah dimasukkan pada UPT yang sudah gemuk saat ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Malang, Susianto, mengaku dari empat usulan itu, dewan mempertimbangkan UPT untuk Rumah Sakit Daerah Lawang dan BPBD. “Dua itu kami rasa penting untuk masyarakat Kabupaten Malang. Kalau perijinan dan Korpri, saya rasa harus dikaji dulu lah. Kita akan samakan persepsi dulu dalam pansus siang ini,” ucap Politisi Partai Demokrat itu.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

x close
berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang Berita kriminal pemerkosaan kereta matarmaja pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti keris singosari karoseri adi putro sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs