Pansus Pelepasan Aset Tak Bisa Bekerja

Rabu, 13 Juli 2011 - 21:29 WIB • Dibaca 62 kali

KLOJEN, MALANGRAYA.info – Panitia khusus (Pansus) pelepasan aset bentukan DPRD Kota Malang, Jawa Timur, selama dua bulan terakhir ini tidak bekerja alias vakum kegiatan.

Ketua Pansus Aset DPRD Kota Malang Sri Untari, Rabu, mengakui, vakumnya kegiatan pansus tersebut disebabkan belum turunnya SK perpanjangan waktu setelah waktu dua bulan yang diberikan telah habis sejak beberapa bulan lalu.

Baca Juga

“Kami belum berani melangkah setelah waktu dua bulan yang diberikan habis beberapa bulan terakhir ini, telah mengajukan perpanjangan waktu, namun sampai sekarang SK-nya belum turun,” ungkap politisi dari PDIP tersebut.

Menurut dia, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada pimpinan dewan untuk segera dijadwalkan dalam badan musyawarah (banmus), namun sampai sekarang juga belum dijadwalkan.

Vakumnya kegiatan pansus dalam upayanya untuk merealisasikan program pelepasan aset tanah Pemkot Malang dengan luasan rata-rata di bawah 200 meter persegi itu juga menjadi sorotan Malang Corruption Watch (MCW).
Koordinator Divisi Pelayanan Publik MCW Abdur Rokim menyayangkan vakumnya kinerja pansus aset tersebut.

“Seharusnya program ini segera dituntaskan, agar masyarakat yang telah mengajukan pelepasan tidak menunggu kejelasannya,” tegas Rokim.

Ia menyatakan, seharusnya pansus aset juga mendesak dan menekan para pimpinan dewan untuk segera mengesahkan SK perpanjangan waktu yang telah diajukan pansus selama enam bulan ke depan.

“Dengan disahkannya SK perpanjangan waktu itu, pansus bisa bekerja kembali. Apalagi perpanjangan waktu itu akan digunakan pansus untuk berkonsutasi dengan BPK, Mendagri, KPK serta Kejaksaan,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Priyatmoko Oetomo mengaku pesimistis jika program pelepasan aset tersebut bisa teralisasi dalam waktu dekat ini karena dari hasil studi banding ke beberapa daerah termasuk DKI Jakarta, tak satupun daerah yang bisa melepas asetnya kepada masyarakat.

Ia mencontohkan, DKI Jakarta melakukan pelepasan asetnya hanya untuk kepentingan umum (sosial) dan perkantoran. Sedangkan untuk masyarakat umum, apalagi aset itu telah ditempati selama puluhan tahun belum pernah terjadi.

“Kami ingin mendapatkan kepastian hukum sebagai acuan pelepasan, agar ke depannya tidak ada persoalan yang bersentuhan dengan hukum pidana dan masyarakat juga tidak bisa melakukan sertifikasi tanah hasil pelepasan,” tegas Priyatmoko.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

  • Sumber : antara
  • Dipublikasikan : Dyah Ayu
x close
berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang Berita kriminal pemerkosaan kereta matarmaja pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti keris singosari karoseri adi putro sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs