Antara Dishub dan Dispenda

Berebut Lahan Parkir

Senin, 14 Februari 2011 - 20:38 WIB • Dibaca 148 kali

KLOJEN, MALANGRAYA.info – Belum diterapkannya tarif parkir prabayar di Kota Malang ternyata bukan semata-mata karena peraturan wali kota (Perwali) yang tidak kunjung terbit. Faktanya, muncul perebutan lahan parkir antara Dinas Perhubungan (Dishub) dengan Dispenda.

Ini terungkap ketika Dishub dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Kota Malang, belum lama ini. Rebutan lahan parkir antar kedua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang dipicu Perda baru tentang parkir yang menyatakan, retribusi parkir diterapkan di semua lahan parkir yang dikuasi Pemkot. Selama ini, retribusi parkir dikelola Dishub.

Baca Juga

Sedang pajak parkir yang dikelola Dispenda diperuntukkan pada badan atau orang yang mendapat izin perparkiran. “Namun kenyataannya sejumlah lahan parkir yang bukan dikelola badan atau orang yang mendapat izin perparkiran dikuasai Dispenda," kata Dra Sri Untari, Sekretaris Komisi B yang juga Ketua Fraksi PDIP, kemarin.

Padahal, sharing dari hasil parkir untuk pendapatan asli daerah (PAD) antara yang dikelola Dishub yang berlabel retribusi dengan yang dikelola Dispenda berlabel pajak, perbedaannya sangat jauh. Untuk retribusi, besar bagi hasil antara Pemkot dengan jukir adalah 60 persen dibanding 40 persen. Sedangkan untuk pajak, Pemkot hanya mendapat bagi hasil 20 persen.

“Karena itu, apabila lahan parkir di luar mal, badan, atau orang yang dapat izin parkir yang kini dikuasi Dispenda itu diserahkan pengelolaannya ke Dishub, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang akan dapat terdongkrak naik," ujar Sri Untari.

Pilih Tunggu Perwali

Data yang diperoleh Surya, target pajak parkir 2010 Kota Malang sebesar Rp 1,053 miliar terealisasi Rp 1,33 miliar. Sedang target retribusi parkir 2010 sebesar Rp 2,338 miliar terealisasi Rp 2,340 miliar. Pada 2011, target pajak parkir sekitar Rp 1,2 miliar sedang target retribusi parkir Rp 2,5 miliar.

Mengatasi sengketa lahan parkir ini, menurut Sri Untari, Komisi B akan melakukan mediasi, mempertemukan Asisten I, Bagian Hukum, Dispenda, dan Dishub.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang, Drs HM Yusuf MPd, tidak membantah apabila sampai saat ini tarif parkir prabayar belum dapat dilaksanakan. Selain menunggu perangkat payung hukum berupa Perwali, kata Yusuf, pihaknya juga masih perlu koordinasi dengan Dispenda. “Apabila koordinasi berjalan lancar dan payung hukumnya sudah terbit, tarif parkir prabayar kami jalankan," kata Yusuf sambil menunjukkan konsep model karcis parkir dengan tarif prabayar.

Akses MalangRaya.info melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda di http://m.malangraya.info.

  • Sumber : Surya
  • Dipublikasikan : Dyah Ayu
x close
berita kriminal remaja berita malang raya malang post harta karun majapahit malang post kriminal berita pencemaran udara arema 2012 pemain arema 2012 keris luk 13 daftar pemain AREMA 2012 batu town square penemuan benda pusaka juan revi suporter terbanyak di indonesia daftar pemain arema ovan tobing sendang kamulyan meteor cell malang pemain arema 2011-2012 logo kabupaten malang Berita kriminal pemerkosaan kereta matarmaja pilkada malang 2013 pelacuran di malang daun emas this is arema razia villa songgoriti karoseri adi putro keris singosari sampah anorganik malangpost arema mtsn 1 malang kerajaan singosari penemuan benda gaib Local Blogs
Local TopOfBlogs